WARTABANJAR.COM, SAMARINDA – Media massa memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa media memiliki kebebasan penuh untuk mengkritik pemerintah demi kemajuan bangsa.
Hal ini disampaikan Natalius Pigai saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-3 yang berlangsung di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024).
BACA JUGA:Presiden Prabowo Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029, Ini Daftar Namanya
“Media jangan takut memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memastikan ruang kritik tetap bebas. Kritik itu penting agar media bisa mengisi ruang kosong yang belum bisa dipenuhi oleh negara,” ujar Natalius Pigai.
Pigai menegaskan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang sangat menghormati kebebasan berpendapat. Menurutnya, media Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi motor penggerak ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif demi kemajuan bangsa.
“Anda semua (media massa, red) adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan di negeri ini,” tegas Pigai di hadapan ratusan peserta Rakernas JMSI.
Rakernas JMSI ke-3 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa, Ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda, Pj Gubernur Lampung, serta seluruh pengurus JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.