WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, memperkirakan angka partisipasi secara nasional berada di bawah 70 persen, lebih rendah dibandingkan Pemilu 2024 sebelumnya. "Secara rata-rata, Pilkada memang cenderung lebih rendah dari Pilpres atau Pileg. Untuk Pilkada 2024 ini, tampaknya juga tidak jauh berbeda," ungkap August di Jakarta, seperti dikutip di Inilahkalsel.com, Jumat (29/11/2024). BACA JUGA:Jumlah Suara Tidak Sah di Pilkada Banjarbaru Mendominasi, Kapolres: Warga Jangan Terprovokasi! Jakarta Cetak Rekor Golput Tertinggi Penurunan paling mencolok terjadi di Jakarta, dengan tingkat partisipasi hanya 58 persen. Ini merupakan rekor golput tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI Jakarta, di mana 46,95 persen pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Dari total 8,2 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 4,3 juta warga yang mencoblos pada 27 November 2024 lalu. Padahal, tingkat partisipasi pada Pilkada DKI 2017 mencapai 77 persen, baik di putaran pertama maupun kedua. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengakui adanya tren penurunan, meski data rinci masih dalam proses evaluasi. "Alur pemilih di TPS memang tampak renggang. Tapi kami terus memantau dan mengevaluasi faktor penyebabnya," katanya. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Partisipasi Beberapa penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih yang diidentifikasi antara lain: Keserentakan Jadwal Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti dampak jadwal Pilkada yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg. "Dekatnya jadwal ini membuat antusiasme pemilih menurun," ujarnya. Kendala Kandidasi Rifqinizamy juga mencatat aturan yang mewajibkan calon anggota legislatif mundur dari jabatan sebelum maju Pilkada. "Ini membatasi pilihan kandidat dan bisa memengaruhi minat pemilih," katanya. BACA JUGA:Kapan Hasil Real Count Resmi Pilkada 2024 Diumumkan? Simak Ini Jadwal dari KPU Kurangnya Sosialisasi KPU DKI Jakarta mengungkapkan telah melakukan sosialisasi masif ke komunitas, organisasi, sekolah, dan kampus. Namun, efeknya tampaknya belum signifikan dalam meningkatkan partisipasi. Tantangan ke Depan Penurunan partisipasi pemilih ini menjadi evaluasi besar bagi KPU dan pemerintah. Jika terus dibiarkan, fenomena golput bisa berdampak pada legitimasi hasil Pilkada dan kualitas demokrasi Indonesia. Apa solusi yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam Pilkada mendatang? Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari KPU dan pemerintah!(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad