WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memvalidasi oknum politisi dan kalangan pemerintahan yang terpapar judi online. Hal tersebut ditegaskan Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat (Humas) PPATK Natsir Kongah, menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutya Hafidz bahwa pemain judi online tidak hanya kalangan menengah ke bawah, tapi juga kelas atas dari kalangan pemerintahan hingga partai politik.
“Ya valid. Data PPATK berdasarkan analisis berasal dari informasi transaksi lembaga keuangan yang tidak sesuai profil nasabahnya,” kata Natsir seperti dikutip Wartabanjar.com.
PPATK, kata dia, sudah menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Sepengetahuannya, sudah ada informasi dari PPATK tersebut yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Baca juga: Bahlil Umumkan Struktur Lengkap DPP Golkar, Cek Adakah Nama Jokowi dan Gibran?
Hingga saat ini memang belum ada penjelasan lebih lanjut dari Menkomdigi mengenai kalangan pemerintahan dan parpol yang diduga terpapar judi online. Terakhir 11 pegawai kementerian tersebut sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka karena terlibat judi online.
