WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki program 100 hari. Namun dirinya menyatakan tetap memiliki program lima tahun sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar MenHAM saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Padahal, Pigai pada Rabu (23/10/2024) lalu sempat mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pigai juga akan melakukan penempatan personel di KemenHAM.
“Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Baca juga: Kejagung Dituntut Periksa Semua Kasus Impor Pangan Selain Impor Gula Tom Lembong
Pigai menyebut, usai dilantik sebagai Menteri HAM dirinya langsung memimpin rapat perdana. Tujuannya adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.
“Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (KemenHAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas,” kata Pigai.
Menurutnya, sebelum berangkat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, KemenHAM sudah mengadakan pertemuan lebih dari enam kali.