Sosialisasi ini di isi dengan beberapa materi utama, di antaranya teknik pengelolaan informasi.
Prosedur penanganan sengketa informasi dan penguatan kapasitas SDM PPID Selain itu, monev yang di lakukan juga bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan KIP di berbagai daerah, terutama dalam hal transparansi pelayanan publik.
Selain itu, memberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi. Terutama dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Baca juga:Pemkab Tanah Bumbu Gelar FGD Kewaspadaan Dini Tangani Konflik Sosial
Kegiatan ini di akhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan pemateri, di mana beberapa PPID kabupaten/kota menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia.
Namun, melalui sosialisasi ini, di harapkan PPID mampu mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan.
Dengan adanya kegiatan ini, di harapkan keterbukaan informasi di wilayah Kalimantan Selatan akan semakin baik.
Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang di butuhkan secara transparan dan akuntabel.(pwk/mc tanbu)