Selain soal tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah, menurut dia, banyak program strategis lain yang turut dibahas, termasuk soal Kalender Hijriah Global Tunggal.
Meski demikian, Arif menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah sejatinya sudah memiliki sejumlah tim yang spesifik membahas beragam program strategis secara mendetail. “Kalau soal kalender ‘kan berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya,” ujar dia.
Baca juga: Kominfo Mencatat Perceraian Meningkat Akibat Judi Online
Arif enggan menyinggung lebih jauh soal pembahasan konsesi tambang yang kini menjadi sorotan publik. Meski demikian, menurut dia, konsolidasi nasional setidaknya menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia. “Sederhananya kan ‘masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih,” ujar Arif.
Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
