WARTABANJAR.COM, SEMARANG – Seiring datangnya puncak musim kemarau saat ini, sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami persediaan air yang semakin mepet. Penjabat Gubernur Jateng Nama Sudjana mengatakan bahwa lima kabupaten/kota belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisinya masih aman, terutama dari bencana kekeringan.
Sementara itu sebanyak 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan status tanggap darurat bencana, salah satunya terkait siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan.
Baca juga:5 Faktor Turun Hujan di Musim Kemarau di Kalsel
Sesuai data per 22 Juli 2024, kata dia, upaya distribusi air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota yang tersebar di 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga (KK)/26.725 jiwa.
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak kemarau berada di bulan Juli 2024.
Meski demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut, meliputi penerbitan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rapat koordinasi, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
“Tiap tahun menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kami lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini,” kata Nana.
Tanggap bencana
Sebanyak 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan status tanggap darurat bencana, salah satunya terkait siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, di Semarang, Selasa (23/7/2024), menyebutkan bahwa saat ini ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang telah menetapkan status siaga bencana.
“Kami berkumpul seluruh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jateng. Per hari ini sudah ada 30 kabupaten/kota se-Jateng yang menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Baca juga:Ancaman Kekeringan di Musim Kemarau 2024, ini Langkah Kementrian PUPR
