“Sekarang kok malah ragu bahkan dari DPO 3 orang kini jadi 1, ada 2 DPO dihilangkan mendadak bahkan kenapa saat ini rekonstruksi kembali?” katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra menyebut bahwa hasil penyidikan delapan tahun lalu akan menjadi bom waktu. Institusi kepolisian diharapkan tidak membuatnya sebagai mainan. Apalagi fungsi penyidikan terlebih kalau sudah ada tindakan penahanan, bakal terkait nasib dan kemerdekaan orang.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana RP 9 Trilyun Untuk Bantuan Pangan Lanjutan
“Maka lebih bijaksana saat ini untuk Polri tidak mengayun kasus ini. Lepaskan Pegi pasti malu, namun menahan dengan segala ketidaksesuaian fakta dan bukti akan lebih malu? Unprofessional dalam menjalankan tugas,” tegas Azmi.
Selain itu patut diduga dalam perkara ini ada hal yang masih ditutupi atau dilindungi. Jika hal ini sampai terkuak dan terbukti, siapapun yang berbuat rekayasa dapat diancam pidana berupa membuat dokumen palsu atau mengajukan bukti palsu.
“Termasuk mengubah berita acara pemeriksaan maka siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” cetusnya.
Melepaskan Pegi Setiawan saat ini, tambah Azmi, guna menghindari peradilan sesat (miscarriage of justice) sambil mengevaluasi serta meluruskan prosedur maupun menghimpun alat bukti yang kuat agar dapat kedepan menemukan pelakunya kembali.
Baca juga: Prabowo Sambut Usul Bakal Cagub Jatim Soal Korban Gaza
“Jadi siapapun pelaku sebenarnya yang ditetapkan oleh penyidik berdasarkan fakta dan bukti yang cukup serta bersesuaian, sehingga tidak ada lagi kegaduhan atensi publik seperti saat ini,” tutup Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti ini. (Sidik Purwoko)