Jasa Marga Prediksikan Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri H-4 Sampai H+5
“Dari mana? Satu, kita punya contract import dari luar negeri, itu beras kita ada di situ. Yang kedua, kita punya Bulog, itu cadangan logistik kita. Yang ketiga, kita punya beras yang ada di pasaran. Dari semua titik itu dalam rangka untuk Lebaran itu cukup dan ke depannya,” tuturnya.
Sementara terkait Pilkada 2024, menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah simpul dari penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dirinya berharap agar Komisi I DPR mendorong komisi lainnya untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Hal itu untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam momentum Pilkada 2024.
“Mendorong rekan-rekan dari komisi yang lain untuk ikut intervensi dalam rangka koordinasi dengan kementerian dan lembaga, dalam rangka menjaga situasi negara kondusif,” katanya.
Seluruh stakeholders juga diminta untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan ketertiban agar Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar.
Sementara anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, rapat bersama BIN juga membahas isu 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina. Rapat juga membahas bagaimana hubungan kerja antara BIN dan DPR RI untuk menjaga kestabilan nasional.
“Ada beberapa isu-isu yang ramai dibahas, seperti tuduhan ada 10 warga Indonesia yang bertempur di Ukraina, terus juga masalah hasil pemilu seperti apa, pengamanannya seperti apa, situasi Papua bagaimana, lalu juga sempat bahas sedikit soal anggaran, kebutuhan dan penyerapan anggaran, ini kan masih tahun berjalan,” kata Dave. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
