Baca juga: Polda Kalsel: Peran Penting Jurnalis Menjaga Kamtibmas
“Kami, di Indonesia, telah memiliki kebijakan affirmative yang mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari setiap partai,” terang Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kemudian menyinggung soal Indonesia yang baru saja menggelar Pemilu serentak. Puan mengungkap, ada peningkatan calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu Indonesia kali ini.
“Pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum legislatif. Jumlah calon anggota legislatif perempuan secara nasional mencapai 37 persen dari keseluruhan calon yang berasal dari 18 partai politik,” ujarnya.
“Proporsi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemilihan umum sebelumnya tahun 2019. Indonesia juga tengah menjalankan roadmap nasional untuk mencapai kesetaraan gender 2020-2024,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya peningkatan literasi digital dalam isu pemberdayaan perempuan di bidang politik.
“Kita harus memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi digital antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan pada berbagai tingkatan,” sebut peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.
Puan menjelaskan, DPR RI telah memiliki Kaukus Perempuan Parlemen sebagai forum informal lintas partai. Kaukus perempuan DPR berperan mendorong penguatan visi politik dan meningkatkan kapasitas komunikasi publik anggota parlemen perempuan.
“Sebagai pemimpin perempuan, kita harus memberi contoh, lead by example bagi para perempuan di negara kita dan di seluruh dunia, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang efektif,” urai Puan.