WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Pengamat politik menyebut, kubu 01 dan 03 antusias menggelar hak angket di DPR RI karena berniat menggagalkan hasil pemilu. Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengatakan, upaya itu dilakukan melalui legitimasi politik di DPR yang didominasi kubu 01 dan 03 yakni 295 kursi terdiri dari PDIP 128 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi. "Sementara kubu pendukung Prabowo-Gibran hanya 261 kursi dengan rincian 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi milik PAN," katanya seperti dikutip WARTABANJAR.COM. Artinya, apapun narasi yang dihembuskan kubu mayoritas di DPR RI mulai dari wacana kecurangan, cawe-cawe Presiden Jokowi, anak haram konstitusi, politik dinasti, pelanggar HAM, netralitas, dan semua serangan negatif yang selama ini digulirkan di masa kampanye akan mendapatkan legitimasinya melalui forum hak angket tersebut. "Jadi sederhananya hak angket adalah upaya paksa kubu yang kalah telak dari hasil pilpres 2024 yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memaksakan kehendak politiknya di DPR RI, untuk mendapatkan legitimasi menolak hasil pemilu," ujar Subiran. Sebaliknya bagi kubu 02, hak angket adalah pembegalan politik terhadap hasil pilpres dimana mayoritas rakyat telah mempercayakan dan mengamanahkan suaranya yakni 58% kepada Prabowo-Gibran. Hak angket adalah topeng politik 01 dan 03 yang telah gagal dalam meyakinkan rakyat untuk memilih mereka di TPS tetapi tetapi menjual nama rakyat untuk menciptakan framming kecurangan pemilu melalui DPR. "Artinya 01 dan 03 tidak dewasa secara politik dan tidak menunjukkan sikap negarawan sejati. Padahal semua serangan negatif sudah diproduksi keduanya sejak pilpres ini bergulir, tetapi mata pikiran belum juga terbuka bahwa rakyat tidak menyukai serangan negatif, dan memang faktanya di TPS rakyat mayoritas memilih 02," sambungnya. Sayangnya 01 dan 03 belum juga sadar bahwa mereka kalah telak akibat gaya dan metodologi kampanye yang sangat tidak menarik karena selalu menyerang kubu lain, dan memang mereka tidak mampu meyakinkan rakyat untuk memilih mereka. "Sesimpel itu sebenarnya. Yang disalahkan malah KPU, Bawaslu, MK, pemerintah, dan semua hal. Itulah sebabnya mereka mengajukan hak angket untuk mendapatkan legitimasi dari semua wacana yg mereka hembuskan," paparnya. Menurut Subiran, agar sah menarasikan pemilu curang, maka mereka membawa itu ke hak angket DPR. Dan mereka pasti menang di DPR, sebab partai pengusung 01 dan 03 di DPR memiliki komposisi suara mayoritas. "Saya pikir Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bisa tampil sebagai sosok negarawan dalam Pilpres 2024 ini, yakni mengakui kekalahan kalo memang kalah," katanya. Dan jika memang ada indikasi kecurangan, menurutnya, tinggal adukan ke Mahmakah Konsitusi jika itu berkaitan dengan gugatan hasil pemilu. Dan jika ada pelanggaran administrasi tinggal adukan ke Bawaslu. Sedangkan jika penyelenggaranya yang tidak netral tinggal laporkan ke DKPP. Sayangnya sikap itu tidak ditunjukkan sama sekali, malah keduanya memproduksi narasi dan wacana kecurangan pemilu agar masuk ke DPR melalui hal angket. "Harapannya tentu mendapatkan legitimasi agar hasil pemilu ditolak dan kalau perlu keduanya menginginkan agar 02 didiskualifikasi," tukas Subiran. Baca juga: Hubungan Kandas, Wulan Guritno Gugat Perdata Sabda Ahessa, Ini Tuntutannya Hal itu diharapkan agar keduanya bisa maju putaran kedua dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kan aneh sekali cara berpikir seperti itu. Kalah ya kalah saja, kenapa harus buat kegaduhan seperti ini? Kendati Paslon 01 dan 03 masih memiliki langkah politik untuk menggugat hasil pilpres di MK, menggugat pelanggaran administrasi di Bawaslu serta menggugat tuduhan tidak netral dari penyelenggara ke DKPP, tetapi berdasarkan sejarah Pilpres yang ada, sangat sulit untuk membuktikan kecurangan dengan selisih 30%. "Jangankan 30 persen, selisih dibawah 10 persen saja sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019 sangat sulit untuk dibuktikan. Artinya jika selisihnya 30 persen, maka pihak 01 dan 03 harus mampu membuktikan tuduhan kecurangan sebagaimana narasi yang selama ini mereka mainkan di kurang lebih 300.000 TPS lebih," paparnya. Sekarang yang dibutuhkan adalah sikap negarawan dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk menyatakan bahwa Pilpres sudah selesai, sudah waktunya kita semua baik 01, 02 dan 03 bersatu kembali sebagai sebuah bangsa. Tidak mesti juga semuanya harus masuk pemerintahan, tetapi sudah tepat ada yang beroposisi agar ada penyeimbang kekuasaan di luar pemerintahan. Namun tidak menolak juga jika memang Prabowo-Gibran merangkul Nasdem dan PKB untuk bergabung di pemerintahan. Karena kedua partai ini memang punya riwayat selalu bergabung dengan pemerintahan. Sementara PDIP dan PKS sudah tepat untuk menjadi oposisi. Pun kalau tergoda untuk masuk pemerintahan, juga sebenarnya tidak jadi masalah.Hanya saja, jika semua partai masuk pemerintahan, lantas siapa yang bisa mengontrol jalannya pemerintahan dimasa depan? Atau bisa saja PKB, Nasdem PKS dan PDIP berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan. Itu juga baik. Intinya adalah akhirilah narasi kecurangan pemilu, jika semua proses dan instrumen politik sudah digunakan misalnya MK, Bawaslu, DKPP, dll. "Saya termasuk orang yang berharap Anies-Muhiamin dan Ganjar-Mahfud hadir dalam pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Agar tradisi yang selama ini dicontohkan oleh Prabowo yang selalu hadir di pelantikan lawan politiknya dalam hal ini Presiden Jokowi terus menjadi pembelajaran dan teladan politik yang berkesinambungan dimasa depan," pungkasnya. (Sidik Purwoko) Baca juga: Diduga Lakukan Penembakan di Jaktim, Mantan Suami Artis Diburu Polisi Editor: Sidik Purwoko