WARTABANJAR.COM - Keluhan kekurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah dirasakan oleh para nelayan di wilayah Kalsel disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta pada pagi hari Rabu (29/11). Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan kekurangan kuota BBM telah memberikan dampak yang signifikan bagi para nelayan. Urgensi peningkatan kuota BBM untuk mendukung kegiatan nelayan, terutama yang berhubungan langsung dengan proses penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut lainnya. Baca Juga Pemerkosa Mahasiswi di Banjarbaru Akhirnya Diamankan  Situasi kekurangan BBM telah menghambat kegiatan operasional nelayan, yang pada gilirannya, berdampak pada ekonomi mereka serta pasokan ikan bagi masyarakat. Kekurangan ini menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan dan stabilitas ekonomi yang ada di banua. “Sebelumnya, kita komisi II sudah melaksanakan RDP dengan para nelayan, terutama Kalsel bagian pesisir. Banyak dari mereka yang merasakan BBM subsidi ini masih sangat terbatas. Selain BBM, keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga merupakan kendala bagi mereka. Pada intinya, kami mengharapkan adanya tambahan kuota BBM subsidi bagi para nelayan, plus juga tambahan SPBN-nya,” harap politisi senior PDI Perjuangan tersebut. Dalam penutupan pertemuan, perwakilan DPRD Kalsel menegaskan bahwa kunjungan mereka ke BPH Migas merupakan langkah konstruktif dalam upaya mendekatkan suara langsung dari lapangan kepada pihak terkait di tingkat nasional. Ia berharap agar BPH Migas dapat mengambil langkah serius untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi kuota BBM dan penambahan SPBBN bagi nelayan Kalsel sebagai solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi. Ditemui langsung oleh Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Sentot Harijady Branjanto Tri Putro. Mereka mengatakan akan mencatat segala aspirasi yang disampaikan oleh para wakil rakyat “Rumah Banjar” yang berfokus mengurusi ekonomi dan keuangan tersebut. Isu-isu yang didapatkan akan menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan-kebijakan mereka ke depan guna mendukung perekonomian masyakat petani lebih-lebih lagi Kalsel sebagai pintu gerbang serta penyangga IKN.(humas) Editor Restu