WARTABANJAR.COM – Keluhan kekurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah dirasakan oleh para nelayan di wilayah Kalsel disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta pada pagi hari Rabu (29/11).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan kekurangan kuota BBM telah memberikan dampak yang signifikan bagi para nelayan.
Urgensi peningkatan kuota BBM untuk mendukung kegiatan nelayan, terutama yang berhubungan langsung dengan proses penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut lainnya.
Baca Juga
Pemerkosa Mahasiswi di Banjarbaru Akhirnya Diamankan
Situasi kekurangan BBM telah menghambat kegiatan operasional nelayan, yang pada gilirannya, berdampak pada ekonomi mereka serta pasokan ikan bagi masyarakat.
Kekurangan ini menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan dan stabilitas ekonomi yang ada di banua.
