“Karena mereka merebut sisa suara. Para pelaku politik ini ia memasarkan pemilu. Ini kalau bisa one man one vote atau satu orang satu suara“ kata Fakhiri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).
Oleh karenanya, Fakhiri menyebutkan bahwa 12 Kabupaten tersebut menjadi lokasi yang diantisipasi Polda Papua agar tidak adanya konflik yang berdampak pada Pemilu 2024.
Sehingga, Fakhiri menambahkan, pihaknya berharap agar penggunaan Sistem ikat Noken dapat dikurangi lantaran dikhawatirkan menjadi pemicu konflik.
“Pemerintah Daerah setempat bersama Komisioner KPU dan Bawaslu untuk dapat mengontrol Daftar Pemilih Tetap, kalau bisa pemilu dilakukan One Man One Vote atau Satu Orang Satu Suara,” tandasnya. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
