“Sebagai antisipasi, kita mencari katering, sudah kita koordinasikan dengan ketua kloter dan Pembimbing ibadah. Kita bayar sesuai kemampuan kita dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tidak benar jemaah tidak makan pada 7 Zulhijjah. Semua sudah ditangani dan mereka mencari katering,” lanjutnya.
Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama, membantah keterangan politisi Demokrat. Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas Kloter. “Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.
Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.
“Dihentikan setahu kami info dari petugas Kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.
“Petugas Kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong dan lainnya,” sambungnya.
Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat juga menjadi jemaah haji reguler. Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.