Sementara berkaitan dengan bagaimana posisi pemerintah menyikapi perkembangan terkini, Arya memastikan pemerintah mendukung berbagai upaya yang ditempuh PSSI.
“Kami dari PSSI sebagai penyelengagra tetap jalan. Yang terjadi saat ini pemerintah daerah yang tidak bisa menerima dan menjamin penyelenggaraan itu. FIFA mungkin melihat hal tersebut. Menyangkut kejelasan drawing, kami akan segera bertanya ke FIFA. Yang pasti ke FIFA, belum menyampaikan waktu dan tempat yang baru. Kita belum bisa jawab,” katanya.
Arya juga menegaskan bahwa tidak mungkin PSSI atau LOC menerima usulan yang meminta ke FIFA, agar Israel bertanding di Singapura demi menjaga situasi politik dalam negeri kondusif.
“Masalahnya pengajuan sebagai tuan rumah sejak awal hanya satu negara. Jadi, pasti ditolak jika Indonesia mengajukan Singapura sebagai tempat bertanding bagi Israel. Prosesnya juga bakal panjang. Kalau itu mau dilakukan semestinya sejak awal, dilakukan melibatkan 2 negara, bukan di tengah-tengah atau di ujung,” katanya.
Ditanya terkait potensi hukuman sanksi, Arya pun tidak mau berandai-andai. “Kita yang mengajukan. Kita melanggar sendiri kesepakatan yang diteken saat mengajukan. Pada 2019 kita bersepakat dengan FIFA, kemudian tiba-tiba di pengujung kita minta macam-macam. Ini jadi sebuah pelanggaran. Bentuknya apa belum bisa diketahui. Indonesia pernah mengalaminya pada 2015 lalu. Dampaknya sangat besar, Timnas Indonesia tidak bisa berlaga di pentas internasional. Kompetisi kita yang semestinya terafiliasi ke dunia internasional mandek. Salah satu yang membuat Indonesia turun ranking karena sanksi FIFA. Kita tentu tidak ingin hal itu terulang lagi. Semua opsi akan dilakukan Pak Erick untuk melobi menghindari sanksi,” ucap Arya.