WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengingatkan Pemerintah agar tidak lari dari tanggung jawab dalam hal menanggung sebagian dari biaya haji jemaah.
“Setahu saya, bahwa sebagian dari biaya riil haji itu ditanggung pemerintah. Kalau biaya yang harus dibayar jemaah, berapa jumlah yang harus dibayar itu tergantung berapa banyak pemerintah membayari biaya riil itu,” kata Gus Yahya usai acara diskusi bertajuk Ngopi Bareng Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2023, dilansir Viva.
Dia melanjutkan, “Kita tahu juga bahwa itu berarti di dalam uang yang dipakai untuk membayar biaya haji ini untuk membayari dan mentraktir jemaah haji sebagian, itu adalah uangnya jamaah juga yang masih antre. Nah, itu juga harus dipikirkan.”
Gus Yahya mengatakan, apabila biaya haji benar naik, maka masyarakat yang mampu bakal menjadi tidak mampu.
“Wajib hanya bagi yang mampu, nah kalau harganya naik, mungkin yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Itu sendiri sudah menggugurkan kewajibannya. Nah nanti mungkin karena keadaan berubah bisa mampu lagi kan kita lihat, namanya juga orang hidup,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengingatkan jika benar biaya haji akan naik, masyarakat Indonesia perlu turut serta mengawasi pembiayaan tersebut.
