Dituding Kurang Cermat Sikapi Pemekaran Gambut Raya, Ketua DPRD Banjar Beri Penjelasan

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Proses pemekaran wilayah Kabupaten Gambut Raya sudah mencapai 90 persen, dan lokasi perkantoran sudah mendapatkan kesepakatan bersama tim. Ibukota Gambut Raya dan perkantoran berada di wilayah kecamatan Gambut.

Wakil Ketua Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, H. Muhammad Yunani kepada wartabanjar.com menyampaikan, saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banjar.

“Tahapan-tahapan itu sekarang sedang berjalan, dan saat ini menunggu rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banjar lagi, untuk selanjutnya ke tahapan selanjutnya,” katanya, Senin (3/10).

Dia juga mengatakan, saat inilah yang ditunggu-tunggu komitmen dari Ketua DPRD Banjar, HM Rofiki untuk menyikapi usulan tersebut, pihaknya sudah menyampaikan dokumen-dokumen sejak Februari dan Maret 2022 lalu.

HM Yunani sempat menyayangkan Ketua DPRD Banjar mengeluarkan statement bahwa menunggu petuah ulama terkait pemekaran Gambut Raya tersebut. Menurutnya, pernyataan HM Rofiki seakan-akan provokatif dan terkesan mau membenturkan dengan pihak lain.

“Statement beliau itu mungkin ketidaktahuan prosesnya saja dan ketidakcermatan dalam menyikapi aspirasi pemekaran Gambut Raya ini,” tudingnya.

Pihaknya pun berharap, pemekaran Gambut Raya ini segera terwujud.

Ketua DPRD Banjar, HM Rofiki Ketika dikonfirmasi wartabanjar.com menyampaikan, dalam syarat adminstratif sesuai Undan-undang No 23 Tahun 2014 dalam penjelasan Pasal 37 dalam poin B ayat 1, sebelum masuk tahapan persetujuan bersama harus ada dulu keputusan musyarah desa.

“Kalau semua sudah sesuai aturan silahkan dimasukan lewat Banmus, bahkan Ketua DPRD sekalipun tidak bisa mengintervensi Banmus, Selanjutnya bisa dibahas dengan eksekutif,” jelas HM Rofiki.

Dia pun menegaskan, apapun hasilnya dirinya sebagai Ketua DPRD Banjar kalau itu demi kepentingan rakyat akan mendukungnya.

“Kalau dikatakan 90 persen tinggal persetujuan dewan nanti kami cek di seketariat apakah adminstratif yang ditentukan oleh pasal 37 poin B sudah dipenuhi semua. Dan dalan penjelasan pasat 37 itu jelas bahwa semua persyartan harus dilakukan sesuai tata urutan dan tidak boleh tertukar,” bebernya. (Has)

Baca Juga :   Rhoma Irama Sebut KH Idham Chalid 'Guru Saya' Saat Kunjungi Pesantren Rakha Amuntai

Baca Juga:

Pemekaran Gambut Raya Sudah 90 Persen, Tinggal Rekomendasi DPRD Banjar

Editor : Hasby

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU HARI INI