WARTABANJAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda.
Tak hanya Demokrat, pemilih Gerindra dan PDIP diklaim mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Luhut hal ini didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Dibeberkannya dalam Big data menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.
Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.
Klaim Luhur berbeda dengan apa yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan penundaan Pemilu 2024 sangat tidak logis dan inkonstitusional.
AHY mengintruksikan kepada seluruh kader dan juga pengurus, utamanya yang ada di senayan, Partai Demokrat menolak rencana penundaan Pemilu 2024 tersebut.