Gas LPG Non Subsidi Naik 17 Persen, Komisi VII DPR-RI Sebut Pemerintah Tak Sensitif

“Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit. Ia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.

“Kalau memang harus ada penyesuaian harga energi, Pemerintah harus menghitung betul kesiapan dan kondisi ekonomi masyarakat serta dilakukan secara bertahap, terencana dan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan ugal-ugalan seperti sekarang ini,” tandas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Seperti dibertitakan sejak pekan lalu memutuskan menaikan harga LPG Nonsubsidi sebesar 17 persen. Selanjutnya di awal tahun 2022, Pemerintah berniat menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan menghapus BBM jenis premium. Pemerintah berdalih kenaikan TDL dan penghapusan premium sebagai upaya menekan emisi karbon.(aqu)

Editor Restu