Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghindarkan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Tanbu.
“Kami utamakan keterbukaan informasi. Kemudian ketaatan pada aturan. Karena ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Usai penyerahan Opini WTP itu, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemkab Tanbu tentang Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (has/mckominfotanbu)
Editor : Hasby
