12 Januari 2021
Raja mendeklarasikan keadaan darurat hingga 1 Agustus setelah terjadi lonjakan infeksi COVID-19. Kegiatan parlemen dihentikan sementara, sehingga Muhyiddin bisa terus memerintah tanpa diganggu lawan politiknya.
Kubu oposisi mengecam langkah itu sebagai cara mempertahankan kendali.
28 Maret
Sekutu penting Muhyiddin, United Malays National Organisation (UMNO), partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, mengatakan mereka tidak akan bekerja sama dengan aliansi Muhyiddin dalam pemilu berikutnya.
9 Juni
Raja bertemu dengan para pemimpin partai politik ketika kemarahan publik meningkat pada cara pemerintah menangani krisis virus corona setelah Malaysia menerapkan penguncian nasional pada Juni.
16 Juni
Raja mendesak parlemen untuk kembali bersidang sesegera mungkin untuk memperdebatkan ordonansi darurat dan rencana pemulihan akibat pandemi.
Sidang para pemimpin yang beranggotakan sembilan orang, termasuk raja, sepakat untuk tidak memperpanjang keadaan darurat setelah 1 Agustus.
7 Juli
Muhyiddin menunjuk Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob, yang juga anggota parlemen dari UMNO, sebagai wakilnya untuk menopang dukungan.
8 Juli
UMNO menarik dukungan dan meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri akibat penanganan pandemi yang buruk
26 Juli
Muhyiddin mengusulkan sidang khusus di parlemen atas permintaan raja. Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah tidak akan meminta raja memperpanjang keadaan darurat dan bahwa ordonansi darurat telah dicabut.
29 Juli
Dalam kritik terbuka yang jarang terjadi, istana mengatakan pencabutan ordonansi darurat dilakukan tanpa persetujuan raja dan bertentangan dengan konstitusi dan hukum.
3 Agustus
Muhyiddin sepakat untuk mempertimbangkan debat hukum kedaruratan di parlemen untuk mengendurkan ketegangan dengan pihak kerajaan.
4 Agustus
Muhyiddin menegaskan dirinya masih mendapat dukungan mayoritas dan mengatakan akan membuktikan hal itu dalam pemungutan suara atas mosi tidak percaya terhadap dirinya ketika parlemen kembali bersidang pada September.
13 Agustus
Muhyiddin mengakui dirinya tidak didukung mayoritas. Dia mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukung dirinya dalam pemungutan suara dengan imbalan reformasi dan mengatakan pemilu akan digelar pada 22 Juli 2022, tergantung situasi pandemi.
Partai-partai oposisi dan UMNO menolak tawarannya.
16 Agustus 2021
Muhyiddin mengajukan pengunduran diri kepada raja, yang memintanya tetap bertugas sebagai perdana menteri sementara sampai penggantinya ditunjuk. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
