“Ada penurunan skor “Varieties of Democracy” terkait sistem kepemiluan. Hal ini berarti sektor politik masih rentan terhadap kejadian korupsi,” ujar Wawan pula.
Terkait dengan pandemi COVID-19, penelitian TII menunjukkan korupsi menggeser anggaran layanan publik yang penting termasuk kesehatan.
“Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan. Korupsi juga berkontribusi pada kemunduran demokrasi selama pandemi COVID-19, karena negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi merespons krisis dengan cara-cara yang kurang demokratis,” katanya lagi.
Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 85), diikuti Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), Timor Leste (40). Namun Indonesia masih di atas Vietnam dan Thailand (skor 36), Filipina (34), Laos (29), Myanmar (28), Kamboja (21)
Negara dengan skor IPK 2020 terbesar adalah Denmark dan Selandia Baru pada skor 88, diikuti Finlandia, Singapura, Swedia dan Swis (85), Norwegia (84), Belanda (82), Jerman dan Luxembourg (80), sementara IPK terendah adalah Somalia dan Sudan Selatan di posisi 180 (skor 12), Suriah di posisi 178 (skor 14) dan Yaman serta Venezuela di posisi 176 (skor 15).
TII memberikan 4 rekomendasi, yaitu memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas, memastikan transparansi kontrak pengadaan khususnya saat pandemi, merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik serta mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan. (ant)