Sedangkan tiga indikator mengalami stagnasi, yaitu “World Justice Project – Rule of Law Index” (pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi) di skor 46, “Bertelsmann Foundation Transformation Index” (pemberian hukuman pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dan pemerintah mengendalikan korupsi) di skor 37, dan “Economist Intelligence Unit Country Ratings” (prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik, penyalahgunaan pada sumber daya publik, profesionalisme aparatur sipil, audit independen) di skor 37.
Selanjutnya ada satu indikator yang meningkat yaitu “World Justice Project – Rule of Law Index” (pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi) dari skor 21 pada 2019 menjadi 23 pada 2020.
“Artinya secara umum beberapa indikator penyusun IPK Indonesia yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi yaitu WEF bahkan mayoritas turun yaitu PRS, IMD, GI, PERC pada 2020,” ujar Wawan.
Selanjutnya untuk indikator penegakan hukum dengan melihat “World Justice Project – Rule of Law Index” tampak ada perbaikan kualitas layanan birokrasi, tapi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan.
“Dan penting diketahui bahwa indikator WJP-ROL adalah indikator yang selalu berada di bawah rerata komposit IPK tiap tahunnya,” kata Wawan.
Indikator terakhir yaitu korupsi sektor politik dan demokrasi menunjukkan penurunan.