WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima 324 akses masyarakat dan masuk dalam 5 besar secara nasional (pusat dan perwakilan). Kontribusi terbanyak berasal dari Konsultasi Non Laporan (KNL) yang berjumlah 214 pada periode Januari-Maret 2022.
Dari data tersebut, bisa diartikan kepercayaan masyarakat semakin kuat terhadap Ombudsman Kalsel untuk memperoleh pendapat, saran atau solusi, atas permasalahan pelayanan publik yang dialami.
“Angka akses yang tinggi juga salah satunya dihasilkan dari kegiatan pembukaan gerai pengaduan (PVL On The Spot) di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin,” beber Ketua Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman kegiatan ekspos media dan Ramadhan Berkah 1443 H, jalan S Parman, kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjaramasin Tengah, kota Banjarmasin, Jum’at (8 April 2022).
Dari akses yang berjumlah 324, 59 di antaranya adalah Laporan Masyarakat (LM) dan sudah berhasil ditutup atau diselesaikan sebanyak 32 LM. Ditambah dengan 4 LM tersisa tahun 2021, sehingga angka penyelesaian LM sebanyak 36 LM.
Dalam rangka mendorong penyelesaian LM ini, Ombudsman Kalsel menjalankan berbagai tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 seperti klarifikasi langsung, permintaan keterangan/penjelasan secara tertulis, pemanggilan para pihak, pemeriksaan ke lapangan serta mediasi/konsiliasi diantara pihak-pihak yang berkonflik.
Adapun lima besar substansi yang banyak dilaporkan masyarakat menyangkut infrastruktur, pertanahan, air minum, kesehatan, dan pendidikan.