WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN-Karena kerap meresahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meminta DPRD HSS menindaklanjuti keberadaan warung jablai.
MUI HSS menilai ini adalah permasalahan sosial yang harus ditangani.
Menanggapi ini, Komisi I DPRD HSS menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.
Ketua Komisi I DPRD HSS, H. Yopie Alfiani, di Kandangan, Rabu (13/1/2021), mengatakan bagi warga HSS, akan diberikan stimulus, solusi, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan agar mereka tetap mempunyai mata pencarian.
“Bagi warga dari luar daerah tentunya kami akan mengembalikan mereka ke daerahnya, dan mungkin nanti ada kerjasama lintas daerah misalnya akan minta bantuan eksekutif untuk mengomunikasikannya dengan bagian terkait di daerah mereka,” katanya, dikutip dari Antaranews Kalsel, Rabu (13/1/2021).
Katanya, langkah ini kemanusiaan, artinya memanusiakan manusia, agar ketika di sini diberikan stimulus, harapannya supaya juga ada perhatian dari pemerintah, dan saat mereka ditertibkan juga diberikan pembinaan untuk memastikan mereka tetap memiliki mata pencarian.
Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah.
Jadi, diminta tanggapan seluruh SKPD, masukan anggota dewan, apa yang menjadi masukan dan apa yang menjadi permasalahan dari warung jablai.
Formulanya tidak hanya menindak atau membatasi warung jablai, tapi mencarikan solusi bagi mereka untuk mencari nafkah, agar ke depannya ketika nanti kita sudah menertibkan, mereka tidak akan kehilangan mata pencarian.
“Peran serta SKPD dimintakan dari dinas-dinas terkait masalah ekonomi kreatifnya dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial tentang solusi pelatihan, bantuan sosial, dan nantinya dari Kesra akan menyiapkan mubalig atau juru dakwah, yang memberikan siraman rohani ke mereka agar mempunyai kesadaran emosional,” katanya.
Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti dengan tindakan di lapangan, akan dilihat dalam per tiga bulan hasil dari pembahasan ini seperti apa di lapangan.