WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), sontak menjadi sorotan. Bukan karena sambutan hangat, melainkan karena langkah keras partai politik terhadap anggota DPR yang dianggap keliru dalam berbicara.
Pemerintah dan pimpinan partai disebut telah mengalokasikan berbagai tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR. Namun, sejumlah fasilitas kini dicabut menyusul kritik tajam publik terhadap sikap sebagian legislator. Sejak Senin, 1 September 2025, keputusan penonaktifan beberapa anggota DPR diumumkan lewat surat resmi partai, yang ditandatangani langsung oleh ketua umum masing-masing partai.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Bambang Wicaksono, menilai kebijakan ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap DPR. “Kalau partai sampai mencopot kadernya sendiri, artinya ada masalah serius dengan komunikasi politik dan tanggung jawab publik,” ungkap Bambang, Senin (1/9/2025).
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membela keputusan partainya yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. “Keputusan ini bukan semata hukuman, tapi bentuk disiplin partai agar DPR tetap selaras dengan aspirasi masyarakat,” jelas Zulkifli.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut lebih jauh dari Badan Kehormatan DPR dan pemerintah untuk memastikan konsistensi kebijakan serta pengawasan yang lebih ketat pada para legislator. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar