WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kepala daerah diimbau untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat.
Seperti diketahui gelombang protes muncul saat kepala daerah menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kenaikan PBB berkisar 100 hingga 1.000 persen yang membuat warga protes, bahkan menggelar demo besar-besaran seperti yang terjadi di Pati.
Baca Juga
Pernyataan ini dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
“Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja,” kata Tito dikutip Senin (18/8).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito sebagai tanggapan atas kebijakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu kemarahan warga hingga terjadi demo yang berakhir ricuh.
