WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, dalam pelaksanaan di lapangan ternyata masih ditemui banyak kendala dan hambatan.
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun buka suara terkait pelaksanaan MBG.
Menurut JK, berbagai masalah yang mengiringi pelaksanaan program MBG, dipicu keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ke depan, kata JK, pelaksanaan program MBG diserahkan kepada pemerintah daerah. “Evaluasi dalam tataran pelaksanaan. Kalau proyeknya, sudah benar itu. Kita dukung,” kata JK kepada wartawan, Jakarta, dikutip minggu (6/4/2025).
Baca juga:Bukan Robot Canggih, Pencarian Korban Gempa Myanmar Gunakan Kecoa!
Evaluasi yang mendesak dan bstansial dilakukan, menurut JK, terkait keberadaan MBG selaku penyelenggara program MBG.
“Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” ujar JK dilansir Inilah Kalsel.
Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan.
Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan kepada daerah.
“Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya,” ucap JK.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia.
Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).