WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syarif Hasan mendorong pemerintah untuk menggencarkan pendekatan diplomatik yang diiringi dengan pendampingan hukum terhadap Guru Muhammad Aqli, ulama asal Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang ditahan Askar (Polisi Masjidil Haram).
Selain itu, Syarif Hasan mendesak pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kasus yang menimpa guru ngaji tersebut.
“Pemerintah harus memberikan atensi yang lebih khusus dan pendekatan diplomatik di samping bantuan pengacara atas kasus ini,” kata Syarif dalam keterangan, Selasa (7/2/2022).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai bahwa mungkin terjadi kesalahpahaman terkait kasus ini. Sehingga, ia menyarankan, lebih baik pemerintah Indonesia berperan untuk menengahi dan memberikan pendampingan hukum secara tuntas.
“Karena mungkin salah paham tentang kejadian tersebut,” lanjutnya.
Diketahui, Guru Muhammad Aqli adalah ulama asal Tanah Laut yang ditangkap askar atau polisi Masjidil Haram. Saat ini, ia masih mendekam di balik jeruji besi.
Bahkan, Guru Aqli kini terhitung telah menjalani masa penahanan selama dua bulan.
Pimpinan sebuah Pondok Pesantren di Asam-Asam Tanah Laut itu ditangkap oleh kepolisian setempat setelah tersandung kasus saat beribadah umrah.
Sehari sebelum kepulangannya ke tanah air, atau tepat pada 26 November lalu, Guru Aqli ditangkap askar atau kepolisian Arab.
Penangkapan berlangsung sesuai Guru Aqli pamit untuk mencium Hajar Aswad untuk terakhir kalinya.
Namun Guru Aqli terekam kamera pengawas (CCTV) beberapa kali mendatangi kerumunan jemaah perempuan.