WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Twitter Indonesia menegaskan kembali platform mereka terkait isu-isu politik.
Penegasan Twitter ini, mengingat Indonesia tidak lama lagi akan menggelar Pilpres.
Mendekati tahun politik pada 2024 itu, Twitter tidak akan mengizinkan politisi untuk beriklan di platform mereka.
Media sosial berlambang burung biru itu mengaku telah memiliki kebijakan yang berlaku secara global yang pada intinya melarang advertising politics di sana.
“Peraturan iklan politik di Twitter, intinya sejak 2019 Twitter memang tidak memperbolehkan untuk organisasi atau partai politik atau kandidat politik kandidat presiden, DPRD untuk menggunakan Twitter untuk beriklan,” ujar PR Manager Twitter Indonesia, Cipluk Carlita, di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022, dilansir Viva.
Sementara yang dimasudkan dengan beriklan di sini ialah iklan berbayar yang dimaksudkan untuk mengamplifikasi pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh sang politisi selama masa kampanye.
“Jadi selama dia tidak menggunakan platform Twitter dengan cara membayar iklannya atau melalui ads.twitter.com itu tidak apa apa tapi secara global kami sudah melarang organisasi, parpol, kandidat politik untuk menggunakan platform Twitter untuk beriklan pada saat pemilu, sebelumnya ataupun sesudahnya,” kata dia.
“Conversation politik secara organik tetap diperbolehkan selama dia tidak menggunakan platform Twitter untuk mengampanyekan atau membuat amplifikasi narasi-narasi yang ingin diperjuangkan. Jadi secara organik, parpol, kandidat, capres, kementerian semuanya boleh memggunakan Twitter secara organik untuk memberikan informasi terkait kampanyenya,” tutur Cipluk.