WARTABANJAR.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyatakan ada utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui pihak Partai Demokrat untuk penjajakan pengisian posisi kursi Wakil Gubernur (Wagub) Papua.
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan Andi Arief bahkan merangkai pernyataanya secara insinuatif, dengan mengatakan adanya hubungan antara kabar pertemuan itu dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua sebagai tersangka kasus rasuah.
Artinya, seolah-olah penetapan tersangka itu hanya rekayasa politik sehubungan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.
“Untuk itu kami perlu memberikan keterangan klarifikasi. Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Propinsi Papua,” kata Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/92/2022).
Menurut Kastorius, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Andi Arief untuk membahas perihal tersebut dan secara jelas. Politikus Partai Demokrat itu pun telah meralat pernyataannya.
“Dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi. Twitter @andiarief_ 23/9 jam 7:31 PM,” jelas dia.
Kemudian yang kedua, lanjut Kastorius, pertemuan dengan Partai Demokrat untuk pengisian kursi wagub Papua itu terjadi tahun 2021 usai meninggalnya wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021. Sementara, tanggal penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi terjadi pada 5 September 2022.