Data Pemilih Banjar Capai 445.272 Orang, Pemutakhiran Berkelanjutan Jadi Tantangan
WARTABANJAR.COM, BANJAR - Jumlah pemilih di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mencapai 445.272 orang pada 2026.
Besarnya data tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.
Pemutakhiran data secara berkelanjutan hingga pengawasan pencocokan terbatas di lapangan menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola kepemiluan di Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, penyelenggaraan pemilu membutuhkan tata kelola yang akurat, transparan, serta memiliki kepastian hukum.
Hal itu tidak hanya berlaku dalam tahapan penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga integritas seluruh proses demokrasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan dan keterbukaan penyelenggaraan pemilu.
Namun, penerapannya harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga Jadwal Pemadaman Listrik Banjarmasin Banjarbaru Batola, Termasuk ULM
Baca Juga Momen 5 Rajab, Dirlantas Polda Kalsel Petakan Kantong Parkir dan Jalur Satu Arah di Banjarbaru
"Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil," tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Saidi saat membuka Kajian dan Analisis Strategis bertajuk Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum di Aula Putih DPRKPLH Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Saidi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai bahan evaluasi.
Sejumlah persoalan yang menjadi catatan di antaranya ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, dinamika etik penyelenggara, hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.
Ia berharap kajian tersebut menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola pemilu, termasuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahapan berikutnya.
"Saya berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif," pesannya.