WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. 

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memaparkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah, upaya efisiensi anggaran, inovasi tata kelola, serta dampaknya terhadap kualitas belanja dan pelayanan publik. 

Pemaparan ini diungkapkan dalam kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (19/11/2026). 

Kegiatan validasi yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri itu bertujuan melakukan validasi terhadap hasil pengukuran IPKD sekaligus mengevaluasi kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin Ichrom Muftezar hadir mengikuti kegiatan validasi tersebut baik secara daring maupun luring.

Baca Juga Momen 5 Rajab, Dirlantas Polda Kalsel Petakan Kantong Parkir dan Jalur Satu Arah di Banjarbaru

Baca Juga Jadwal Pemadaman Listrik Banjarmasin Banjarbaru Batola, Termasuk ULM

Dengan adanya kegiatan validasi eksternal IPKD Kemendagri itu, Wali Kota Banjarmasin menegaskan komitmen Pemko Banjarmasin untuk menunjung tinggi pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab. 

Wali Kota Yamin menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tepat demi kemakmuran masyarakat Kota Banjarmasin. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah Kota Banjarmasin Semakin Transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan daerah," katanya. (Wartabanjar.com/yohanes/*).