WARTABANJAR.COM BANJARMASIN — Capaian kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 hingga 17 tahun di Kota Banjarmasin pada triwulan III tahun 2026 tercatat menyentuh angka 95,78 persen. 

Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 94,50 persen, meski masih menyisakan sekitar 5,2 persen atau 7.786 anak yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil tersebut.

​Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Drs. Muhammad Helfian Noor, M.Si, mengungkapkan hal tersebut dalam program Warta Bicara kolaborasi Diskominfotik Banjarmasin dan Wartabanjar.com, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan bahwa akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak sekaligus identitas legal yang menjadi prasyarat berbagai layanan publik, mulai dari pendaftaran sekolah jenjang TK, SD, hingga SMA, serta urusan administrasi ketenagakerjaan di masa depan.

​Secara kewilayahan, sebagian besar kecamatan dan kelurahan di Banjarmasin sudah berada di atas angka 90 persen. 

Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang sempat berada di bawah standar 95 persen, kini berada di angka 94,99 persen. 

Sementara di tingkat kelurahan, dari total 52 kelurahan, hanya Kelurahan Kertak Baru Ulu masih berada di angka 92,43 persen. 

Baca Juga: Pemko Banjarmasin Siapkan 14 Unit Angkutan Umum Listrik untuk Layani 2 Koridor, Cek Rutenya

Baca Juga: Antisipasi Banjir di Banjarmasin, Kepala BWS: Ini Kota 512 Sungai, Bukan Lagi Seribu

​Helfian Noor menilai hambatan utama warga saat ini bukan lagi semata urusan teknis yang rumit, melainkan kesadaran dan kesibukan orang tua untuk segera mengurus dokumen anak setelah lahir. 

Padahal, regulasi administrasi kependudukan mengatur kewajiban pelaporan kelahiran paling lambat 60 hari setelah kelahiran.

​Untuk mempercepat penjangkauan dan mengejar target universal child registration (100 persen anak usia 0–17 tahun memiliki akta kelahiran), Disdukcapil Banjarmasin menerapkan strategi kolaborasi internal dan eksternal.

​Langkah tersebut mencakup kerja sama dengan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki kader lapangan, aparatur kelurahan, serta fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), rumah sakit pemerintah, dan klinik bersalin agar bayi yang lahir di faskes dapat langsung terfasilitasi penerbitan akta kelahirannya.