"Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi," ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, masih ujar Yamin, prinsipnya inovasi yang berusia dua tahun tanpa adanya pengembangan lebih lanjut tidak akan dinilai dan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin biasa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

"Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah, menjelaskan Bimtek ini dirancang khusus untuk membedah berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur di lapangan.

"Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya," jelas Suri.

Kegiatan turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD/BUMD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga operator teknis dan inovator di tiap unit kerja.

Melalui pendampingan langsung dari BSKDN, Pemko Banjarmasin menargetkan adanya tindak lanjut nyata, sehingga setiap inovasi yang lahir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sekaligus mendongkrak kembali indeks inovasi Kota Banjarmasin di level regional maupun nasional. (Wartabanjar.com/*)