WARTABANJAR.COM, PALU - Lontaran janji tambahan anggaran daerah diucapkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat sambutan pada pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah, Prabowo menegaskan setiap ibu kota provinsi dan kabupaten akan mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Besarannya, Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk kabupaten.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo pada acara yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Ditegaskan Prabowo seperti dilansir laman presidenri.go.id, tambahan anggaran merupakan bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara.

Menurutnya, efisiensi anggaran negara dilakukan agar setiap rupiah uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasil penghematannya dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 

"Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya,” ujarnya. 

Baca Juga: Bareskrim Geledah Rumah Jenderal Listyo Sigit, Terungkap Misteri Sosok TK di Kasus Penyadapan

Baca Juga: Bila Mundur Gibran Terima Gaji Pensiun Rp20,16 Juta Plus Rumah, Mobil dan Pengamanan

Prabowo mengungkapkan salah satu sumber kebocoran anggaran berasal dari pola belanja barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, provinsi, dan kabupaten. 

Kondisi tersebut menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda, sehingga pemerintah perlu menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan.

“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya. 

Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi kebocoran yang diperkirakan mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau mark-up.