WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Santer beredar kabar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah memutuskan mundur dari jabatannya.

Disebutkan, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.

Surat pengunduran diri juga akan akan diserahkan ke MPR pada Kamis (12/11/2026).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 sudah mengatur tentang hak dan fasilitas negara yang akan diterima mantan Wapres.

Diatur dalam regulasi itu, apabila mengundurkan diri, Gibran akan menerima uang atau gaji pensiun Rp20.160.000 per bulan.

Selain itu ada tunjangan, biaya kesehatan keluarga, rumah, hingga kendaraan dinas beserta pengemudi.

Seluruh fasilitas itu hanya diberikan kepada presiden atau wakil presiden yang berhenti secara hormat. 

Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 merinci tiga kategorinya: tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, dan tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Pengunduran diri masuk kategori kedua. 

Sementara pemberhentian lewat pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tidak tercantum dalam ketiga kategori tersebut.

Baca Juga: Di "Tanggal Cantik" 11.11, Wapres Gibran Dikabarkan Memutuskan Mengundurkan Diri

Baca Juga: Ada Dua Wakil Kalsel, Daftar Lengkap Anggota DPR Pengusul HMP Ijazah Gibran

Berikut perincian hak dan fasilitas yang diterima mantan Wapres.

1. Gaji atau uang pensiun Rp20,16 juta per bulan

Pasal 6 UU 7 Tahun 1978 menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. 

Gaji pokok wakil presiden adalah Rp20.160.000 per bulan, atau empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000, dan angka itu tidak berubah sejak 2001. 

Sementara tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22.000.000 per bulan tidak lagi dibayarkan setelah berhenti. 

Dengan begitu, penghasilan bulanan dari negara turun dari Rp42.160.000 menjadi Rp20.160.000, atau sekitar 48 persen dari saat menjabat.

Sesuai ketentuan, gaji pensiun mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah berhenti. 

Pembayaran dihentikan jika penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.