Sedangkan bagi masyarakat yang sudah tidak mampu membayar iuran, pengalihan kepesertaan dapat dikoordinasikan melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah.

Nancy menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berperan dalam membantu pembiayaan kepesertaan masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Menindaklanjuti peserta yang nonaktif, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena cara pengaktifannya ada beberapa. Kalau peserta mandiri, kami rutin menelepon setiap bulan untuk menginformasikan bahwa kepesertaannya tidak aktif,” ujar Nancy.

BPJS Kesehatan juga mendorong peningkatan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kepatuhan terhadap perusahaan.

Dengan cakupan kepesertaan yang sudah melampaui 100 persen, peningkatan keaktifan peserta kini menjadi tantangan berikutnya bagi Kabupaten Tabalong.

Sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, badan usaha, serta kesadaran masyarakat diharapkan dapat menekan jumlah peserta nonaktif sehingga program JKN benar-benar memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. (wartabanjar.com)