WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, telah mencapai 100,04 persen. 

Meski demikian, masih terdapat 7,21 persen peserta yang berstatus nonaktif sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta JKN di Kabupaten Tabalong tercatat sebanyak 272.961 jiwa. 

Angka tersebut melampaui jumlah penduduk Tabalong berdasarkan data Dukcapil semester I 2026 yang mencapai 272.844 jiwa.

Baca juga: Omzet Bazar UMKM Expo Center Tabalong Capai Rp1,35 Miliar

Baca juga: Gegana Brimob Datangi MTs Ihya Ulumuddin Banjarbaru, Berawal dari Siswa Serang Rekan Sekolah

Dengan capaian tersebut, kepesertaan JKN di Tabalong telah melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni sebesar 98,6 persen.

Namun, dari total kepesertaan tersebut, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 92,79 persen.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong, Ira Analita, menjelaskan target nasional untuk tingkat keaktifan peserta JKN ditetapkan sebesar 80 persen.

"Artinya, capaian keaktifan peserta di Tabalong juga telah melampaui target nasional. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya menekan jumlah peserta yang tidak aktif agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dijelaskan Ira, kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri menjadi segmen dengan kontribusi terbesar terhadap peserta nonaktif, yakni mencapai 44,85 persen.

“Cakupan peserta di Kabupaten Tabalong 100,04 persen, dengan jumlah peserta 272.961 jiwa dari jumlah penduduk 272.844 jiwa. Tingkat keaktifan peserta sebesar 92,79 persen dan segmen PBPU mandiri yang paling banyak tidak aktif yaitu 44,85 persen,” jelas Ira.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Nancy Agitha, mengatakan peserta JKN yang berstatus nonaktif umumnya disebabkan adanya tunggakan iuran maupun perubahan segmen kepesertaan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPJS Kesehatan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan berbagai upaya pengaktifan kembali peserta.

Bagi peserta mandiri yang menunggak iuran, BPJS Kesehatan secara rutin melakukan pemberitahuan melalui telepon agar peserta mengetahui status kepesertaannya.