Tidak hanya soal digitalisasi dan mesin pelayanan mandiri, Noorlatifah juga menyoroti pentingnya mengantisipasi kekosongan blangko KTP elektronik.

Ia menilai Disdukcapil Kota Banjarmasin perlu lebih aktif menjalin koordinasi dengan Disdukcapil tingkat provinsi maupun pemerintah pusat, terutama ketika persediaan blangko mulai menipis.

Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat kehabisan blangko.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Banjarmasin juga mendapatkan informasi mengenai sejumlah inovasi pelayanan yang telah dikembangkan Disdukcapil Kota Yogyakarta.

Salah satunya adalah program Kado Ananda, yakni layanan terintegrasi untuk membantu pengurusan dokumen identitas anak, Kartu Identitas Anak (KIA), sekaligus kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi yang baru lahir.

Ada pula layanan drive-thru yang memungkinkan masyarakat mencetak KTP elektronik dan KIA tanpa harus turun dari kendaraan. Proses pelayanan tersebut diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima menit.

Inovasi lainnya adalah layanan jemput bola, yakni petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga untuk memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai pelayanan administrasi kependudukan. (wartabanjar.com/*)