DPRD Kota Banjarmasin Pelajari Layanan IKD di Yogyakarta
WARTABANJAR,COM, BANJARMASIN - Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta.
Melalui Komisi 1, DPRD Kota Banjarmasin mempelajari layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus mempelajari berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah diterapkan Pemko Yogyakarta.
Terdapat sejumlah perbedaan dalam penerapan layanan digital antara Kota Yogyakarta dan Banjarmasin, satu di antaranya adalah pelayanan melalui IKD.
Di Kota Yogyakarta, layanan IKD telah mencakup 10 jenis pelayanan, sedangkan di Kota Banjarmasin saat ini baru tersedia tiga jenis layanan.
Perbedaan tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi sekaligus peluang bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperluas pemanfaatan identitas digital agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan.
Selain itu, Noorlatifah mengungkapkan bahwa Disdukcapil Kota Yogyakarta juga telah memiliki mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tersebar di 10 wilayah.
Mesin tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencetak berbagai dokumen administrasi kependudukan, kecuali KTP elektronik.
Sementara itu, Kota Banjarmasin baru memiliki dua unit mesin ADM.
Satu unit ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP), sedangkan satu unit lainnya dilaporkan dalam kondisi rusak.
Hal menarik lainnya, Disdukcapil Kota Yogyakarta ternyata mampu merakit sendiri mesin ADM tersebut sehingga biaya pengadaannya jauh lebih efisien dibandingkan membeli mesin melalui penyedia resmi.
“Mesin yang mereka rakit sendiri membutuhkan biaya sekitar Rp40 juta. Sementara itu, jika membeli melalui jalur pengadaan resmi, harganya bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta,” ungkap Noorlatifah.
Menurutnya, inovasi tersebut patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Kota Banjarmasin.
Dengan biaya yang lebih terjangkau, pemerintah daerah berpeluang memperluas fasilitas pelayanan mandiri bagi masyarakat.
“Ke depan, Banjarmasin bisa belajar atau mempertimbangkan membeli mesin hasil rakitan tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi bersama Disdukcapil Kota Yogyakarta,” ungkapnya.