WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Bertambah lagi tokoh Kalsel yang berkiprah di tingkat nasional.

Terbaru adalah Machli Riyadi yang merupakan salah satu pejabat senior di Pemko Banjarmasin.

Setelah bertahun-tahun berkiprah di Pemko Banjarmasin, ia kini dipercaya menjabat Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Pelantikan Machli sebagai Kabiro Hukum Kemenkes RI pada Senin (26/10/2026) menjadi tonggak baru dalam perjalanan profesionalnya.

"Mohon doanya agar dapat melaksanakan amanah ini dengan baik,” katanya saat dihubungi.

Machli bertekad memberikan kinerja yang baik agar agar bisa memberikan kontribusi positif di lingkungan kerja barunya.

Sebelum mendapat amanah tersebut, ia pernah menduduki sejumlah posisi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan administrasi pemerintahan.

Rekam jejaknya di bidang kesehatan terlihat menonjol ketika menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. 

Pada masa pandemi Covid-19, Machli menjadi salah satu pejabat yang terlibat langsung dalam penanganan wabah tersebut di Kota Seribu Sungai ini. 

Baca Juga: Akhirnya, Banjarmasin Dapat Banpres Karhutla Rp 20 Miliar, Rifqinizamy Minta Rakyat Awasi

Baca Juga: Hasnuryadi Kembali Menjabat Ketua PSSI Kalsel Periode 2026-2030

Saat itu ia menggunakan strategi edukasi masyarakat secara berkelanjutan, penegakan protokol kesehatan, serta penguatan pemeriksaan untuk mendeteksi penularan.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari kiprahnya dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di tingkat daerah.

Di luar jabatan pemerintahan, Machli juga memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang hukum. 

Ia menyandang gelar doktor serta gelar sarjana dan magister hukum. 

Perpaduan pengalaman di sektor kesehatan dan pengetahuan hukum ini menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya. 

Keaktifannya di MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) Kalsel, adalah wujudnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum di dalam dunia Kesehatan.

Di sisi lain, Machli juga pernah menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Banjarmasin. 

Posisi tersebut memperluas ruang lingkup tugasnya, dari urusan sektoral menuju koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.