WARTABANJAR.COM, MARTAPURA – Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPR Kobra Nusantara menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema sinergi aparat penegak hukum, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam implementasi KUHP Nasional melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER), Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin tersebut berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, Jalan Pintu Air No. 1B, RT 09/RW 03, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

FGD ini menjadi wadah diskusi dan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung implementasi KUHP Nasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pendekatan yang lebih humanis, memperkuat pembinaan, serta mendukung proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Kabid Umum IPWL YPR Kobra Nusantara, Bro Bharata, mengatakan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial menjadi langkah penting dalam membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa proses pemulihan dan reintegrasi sosial membutuhkan dukungan bersama agar setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali diterima masyarakat, dan berkontribusi secara positif,” ujarnya.

Baca Juga Karhutla Kalsel, Polda Naikkan Penyidikan 12 Korporasi

Baca Juga Listrik Padam di Banjarmasin dan Batola Hari ini, Cek Wilayah Terdampak

Ia menambahkan, keterlibatan lembaga sosial dalam kerja sama lintas sektor merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pemulihan, pembinaan, dan pemberdayaan individu agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Melalui kegiatan ini, IPWL YPR Kobra Nusantara berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan sosial yang humanis, inklusif, serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.