WARTABANJAR.COM, PARINGIN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersiap menghadapi tantangan berat, saat penyusunan program kerja tahun anggaran mendatang. 

Alokasi dana khusus pembangunan fisik di sektor pendidikan pada tahun 2027, diproyeksikan mengalami penurunan drastis hingga tersisa sekitar Rp20 miliar.

Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana anggaran fisik pendidikan di Balangan sempat menyentuh angka mendekati Rp40 miliar.

Kepala Disdikbud Kabupaten Balangan, Abiji, membenarkan adanya pemotongan anggaran ini, yang berimbas pada penyesuaian skala prioritas akibat dampak efisiensi. 

Pihaknya kini terpaksa menyeleksi ketat program mana yang paling mendesak untuk didanai terlebih dahulu.

"Sekarang kami menggunakan skala prioritas, mana yang lebih membutuhkan, itu yang kami utamakan dan kami danai dulu," ujar Abiji, saat di Konfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

Selain pembangunan fisik yang terpangkas setengahnya, sejumlah kegiatan nonfisik seperti bimbingan teknis (Bimtek) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan, juga ikut dikurangi meski tidak dihapus sepenuhnya.

Baca Juga: Wakil Bupati Balangan Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kecamatan Lampihong

Baca Juga: Polres Balangan Berhasil Ringkus Bandar sabu di Kecamatan Juai, Temukan 14 Paket Sabu

Untuk menutupi celah anggaran dan menjaga program krusial tetap berjalan, Disdikbud Balangan menggantungkan harapan pada dana penyesuaian atau insentif, serta potensi pergeseran di APBD Perubahan. 

Di sisi lain, Abiji menyebut pihaknya sangat terbantu oleh adanya program revitalisasi sekolah dari dana APBN, untuk menambal kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah di Balangan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini ternyata tidak hanya memukul sektor infrastruktur sekolah. 

Gelombang pengetatan anggaran juga berdampak langsung pada kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Disdikbud Balangan.

Abiji mengungkapkan bahwa kebijakan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen telah resmi diberlakukan. 

Pemotongan TPP ini mulai efektif berjalan, berdasarkan perhitungan kinerja bulan September yang dibayarkan pada Oktober ini. (wartabanjar.com)