WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih terjadi di banyak provinsi di Indonesia.

Bahkan, karena panjang dan lamanya antrean membuat beberapa pembeli BBM di Denpasar, Bali sampai tertidur di trotoar.

Foto sejumnlah pengantre BBM tidur di trotoar itu beredar di medsos. 

Disebutkan, mereka mengantre di SPBU Pertamina Kawasan Jalan WR Supratman, Denpasar Timur.

Menurut para pengantre, panjang antrean mencapai sekira satu kilometer.

Di Jakarta, dalam jumpa pers sebagaimana dikutip dari kanal Youtubube, Ombudsman RI, Jumat (16/10/2026) disebutkan ada 11 provinsi yang mengalami kelangkaan BBM.

Yakni: Bali, Papua Barat, Banten, Kalbar, Sumbar, Sumut, Sulbar, Sulut, Sultra, Aceh dan Jabar.

Karena itu, anggota Ombudsman, Abdul Ghoffar mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama BPH Migas mengevaluasi data kebutuhan, kuota, distribusi, dan pengawasan BBM. 

Baca Juga: Dua Hari Setelah OTT KPK, Kepala BNPB Letjen Suharyanto Diganti Letjen Kristomei Sianturi

Baca Juga: Dirut PLN Dicopot Malam Hari, Suroso Isnandar Gantikan Darmawan: Karena Pemadaman Listrik?

Evaluasi diperlukan untuk memastikan jumlah kuota yang disalurkan masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah atau perlu disesuaikan.

"Apakah masih cukup saat ini atau kemudian perlu ditambah. Itu semua harus diperbincangkan ulang dengan melihat kondisi yang ada saat ini," katanya.

Ombudsman juga meminta Pertamina dan Pertamina Patra Niaga membuka informasi stok BBM secara transparan.

Abdul Ghoffar menegaskan keterbukaan informasi tersebut harus mencakup jadwal pasokan, pemulihan gangguan distribusi, jam operasional, dan kapasitas SPBU.

"Memastikan jadwal pasokan, pemulihan gangguan, informasi yang tentu harus disampaikan secara akurat dan kemudian jam operasional dan kapasitas SPBU. Dengan keterbukaan informasi itu diharapkan kemudian nanti masyarakat tentu akan lebih tenang bahwa stok BBM masih ada," katanya.

Mengenai antrean pembeli BBM di SPBU, disebutkan Abdul Ghoffar, pemantauan Ombudsman mencatat waktu tunggu di Sumbar sekitar dua hingga tiga jam.