“Keberhasilan percepatan perhutanan sosial tidak mungkin dipikul pemerintah daerah saja. Kita membutuhkan keterlibatan solid dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas sebagai pelaku utama,” tegasnya.

Melalui FGD Pentahelix tersebut, Pemkab Banjar menargetkan sejumlah rumusan untuk memperkuat pelaksanaan IAD.

Di antaranya sinkronisasi program lintas sektor, pemetaan kebutuhan masyarakat dan kelompok perhutanan sosial, penguatan model bisnis hingga pembagian peran masing-masing pihak.

Yudi mengatakan, hasil pembahasan itu nantinya menjadi bagian dari penguatan perencanaan IAD di Kabupaten Banjar.

Bapperida saat ini juga mengawal penyusunan master plan IAD agar pendekatan tersebut tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perhutanan sosial.

“Dokumen master plan IAD yang sedang disusun harus menjadi pedoman eksekusi pembangunan yang membawa berkah nyata. Mari kita bangun harmoni antara ekonomi dan ekologi demi Kabupaten Banjar yang kita cintai,” pungkasnya.
(wartabanjar.com/*)