WARTABANJAR.COM, PALANGKA RAYA - Kendati menjadi motor utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), relawan pemadam tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.

Angggaran untuk relawan tidak kunjung cair.

Kondisi ini menarik perhatian Aliansi Gerakan Pemuda Marah (Geram)  yang kemudian menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (6/10/2026).

Baca juga: Wali Kota Palangka Raya Sebut Sekda Salah Bicara, Penanganan Karhutla Pakai Anggaran Tak Terduga

Baca juga: Kampus Uniska Handil Bakti Batola Terkepung Karhutla, Mahasiswa Panik

Dalam aksi tersebut,  mereka mendesakendesak Pemko Palangka Raya segera mencairkan anggaran bagi relawan karhutla. 

"Selain meminta anggaran relawan segera direalisasikan, kami mendesak adanya jaminan biaya pengobatan bagi relawan yang mengalami kecelakaan saat bertugas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan karhutla," ujar koordinator aksi, Ridwan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan belum terealisasinya anggaran bukan karena pemerintah menahan dana. 

Menurut Fairid, anggaran penanganan karhutla bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pencairannya harus mengikuti mekanisme penganggaran daerah.

"Tidak ada menahan-nahan. Saat ini proses APBD perubahan sudah selesai dan seluruh permintaan dari BPBD sudah dianggarkan,"kata Fairid menjawab pendemo.

Ia menjelaskan, setelah APBD Perubahan selesai, pemerintah masih menunggu nomor register sebelum anggaran dapat direalisasikan. 

Termasuk anggaran yang diperuntukkan bagi para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

"Semua sudah dianggarkan, mudah-mudahan tinggal menunggu nomor register. Minggu-minggu ini sudah selesai semua, termasuk untuk persiapan perpanjangan status," ujarnya.

Sebelumnya, BTT Pemko Palangka Raya sempat terpakai sekitar Rp4 miliar. 

Di tengah aksi dan persoalan anggaran, penanganan karhutla di Palangka Raya masih berlangsung.

Pemko bersama Forkopimda dan BMKG juga terus membahas perkembangan situasi, termasuk kemungkinan perpanjangan status penanganan karhutla.

Pemantauan titik api dilakukan melalui dashboard secara real time.