Angka tersebut perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi masing-masing komponen transfer.

Gubernur menginginkan pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi gedung, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan kesiapan pelayanan.

Menjelang akhir rapat, pembahasan bergeser ke pola kerja ASN, termasuk evaluasi penerapan work from home (WFH) pada Jumat.

Gubernur menyatakan kebijakan WFH akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang.

Menurutnya, penerapan WFH belum memberikan efisiensi yang berarti karena kebutuhan operasional seperti transportasi dan listrik tetap berjalan.

Meski demikian, H Muhidin membuka kemungkinan pengaturan jam masuk dalam kondisi tertentu, seperti saat kabut asap, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan pelayanan publik.

Untuk hari kerja normal, H Muhidin meminta kehadiran ASN diatur agar pelayanan masyarakat tetap tersedia sejak pukul 08.00 Wita. 

Sebagian pegawai dapat masuk lebih awal, sementara lainnya mengikuti toleransi waktu hingga pukul 09.00 Wita.

“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” pungkasnya.

Sejumlah paparan turut disampaikan dalam rapat tersebut. 

Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti melaporkan, realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp6,1 triliun atau 61,95 persen, sedangkan realisasi fisik 72,91 persen dan masih berpotensi meningkat setelah seluruh data September masuk.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu belanja Rp9,97 triliun. 

Pendapatan daerah telah mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.

Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun. 

PAD mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun, dengan pajak daerah mencapai 92,03 persen.