19.599 Rumah Penerima Bansos di HST Akan Dipasangi Stiker, Jika Ditolak Akan Dihentikan
WARTABANJAR.COM, BARABAI – Sebanyak 19.599 rumah keluarga penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, akan diberi penanda berupa stiker bertuliskan keluarga miskin.
Penandaan tersebut disiapkan Dinas Sosial PPKB PPPA HST sebagai bagian dari upaya memperbarui sekaligus mengawasi data penerima bantuan di lapangan.
Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA HST Syahbidin mengatakan, kondisi ekonomi penerima bansos tidak selalu sama. Karena itu, data penerima perlu terus diverifikasi agar bantuan tetap diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.
“Data penerima itu harus terus kita lihat dan perbarui. Kondisi ekonomi keluarga bisa berubah, sehingga perlu ada pengecekan kembali di lapangan,” kata Syahbidin di Barabai, Rabu (30/9/2026).
Pemasangan stiker nantinya melibatkan pendamping sosial, pemerintah desa dan kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT serta unsur pemerintah lainnya.
Menurut Syahbidin, penanda di rumah penerima juga dapat membuka ruang pengawasan dari masyarakat.
Baca Juga Korban Tewas Ditemukan di Toilet Alfamart Jalan A Yani Km 13 Gambut Banjar Pascakebakaran
Baca Juga Korban Terbakar di Alfamart Gambut Punya Kartu RSJ Sambang Lihum
Warga sekitar dapat mengetahui penerima bansos sekaligus menyampaikan informasi apabila menemukan perubahan kondisi ekonomi penerima.
Selain untuk pengawasan, stiker tersebut akan membantu petugas ketika melakukan verifikasi dan validasi secara berkala.
“Petugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek kembali kondisi keluarga penerima. Kalau memang masih memenuhi kriteria, tentu bantuannya bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Dinas Sosial PPKB PPPA HST juga mendorong penerima bansos yang kondisi ekonominya sudah membaik untuk secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan yang tersedia dapat diberikan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan.
Syahbidin mengatakan, kesadaran penerima menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program bantuan.
“Kalau kondisi keluarga sudah berubah dan sudah mampu, kami berharap yang bersangkutan bisa menyampaikan kepada pemerintah. Dengan begitu, bantuan dapat diberikan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.