WARTABANJAR.COM, TANJUNG SELOR - Makin banyak saja pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan bersuara menagih utang pemerintah pusat. 

Bila sebelumnya Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Jaya Samaya Monong meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai waktu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), kini giliran Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Paliwang.

Zainal menyatakan segera menagih sisa komitmen bantuan anggaran pembangunan jembatan di Krayan, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan dengan Malaysia.

Hal ini menyusul pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Baca juga: Bupati Gumas Tagih Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil Kalteng Kurang Rp1 Triliun

Baca juga: Dari Utang Rp 2,1 Triliun, Pemerintah Pusat Baru Bisa Cicil Rp28,2 Miliar ke Kaltim

Sebelumnya, Purbaya menjanjikan anggaran Rp150 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur jembatan di perbatasan Kaltara-Malaysia.

"Mudah-mudahan kita akan sampaikan kepada pengganti beliau, yakni Pak Suahasil Nazara, bahwa yang lalu bantuan Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di perbatasan baru dikucurkan Rp50 miliar. Berarti masih tersisa Rp100 miliar," ujar Gubernur Zainal, Kamis (24/9/2026).

Gubernur dua periode ini menyatakan segera meminta pertemuan dengan Menkeu Suahasil.

Sisa anggaran Rp100 miliar itu sangat krusial karena untuk memperbaiki serta membangun fasilitas penyeberangan yang saat ini sangat tidak layak dilalui masyarakat.

Pemprov Kaltara bahkan menetapkan pembangunan Jembatan Binuang sebagai prioritas utama penggunaan dana tersebut.

Pembangunan Jembatan Binuang dinilai menjadi kunci strategis untuk membuka dan menghubungkan konektivitas darat antara Kabupaten Malinau dengan wilayah perbatasan di Krayan, Kabupaten Nunukan.

Ketiadaan jembatan yang memadai selama ini menjadi hambatan utama dalam mengalirkan pasokan kebutuhan pokok serta mobilitas warga di kawasan pedalaman dan perbatasan.

Zainal mengaku prihatin terhadap keterisolasian masyarakat perbatasan yang memicu tingginya ketergantungan pasokan kebutuhan hidup masyarakat Krayan terhadap  Malaysia.

"Di sana istilahnya 'Garuda di Dadaku dan Malaysia di Perutku', ini sangat ironis. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi," tegasnya. (wartabanjar.com)